Setiap 28 Oktober diperingati Hari Sumpah Pemuda yang dicetuskan 92 tahun lalu. Salah satu sumpahnya, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Tidak banyak negara bekas jajahan di dunia yang memiliki bahasa persatuan seperti orang Indonesia.

Dan meski bahasa Indonesia buat sebagian orang Sulawesi Selatan masih berlepotan, namun tak banyak yang tahu apabila nenek moyangnya adalah pencetus bahasa Indonesia dan penggali bahasa Sunda, — bahasa daerah kedua yang paling banyak penuturnya di Indonesia.

Kedua tokoh penata bahasa Indonesia dan Sunda ini ternyata berdarah Bugis Makassar. Mereka adalah Raja Ali Haji dan Daeng Kanduruan Ardiwinata. Keduanya diakui telah memberi kontribusi besar bagi pengembangan bahasa Indonesia dan Sunda.

Sekiranya Raja Ali Haji dan Daeng Kanduruan lahir di tanah leluhurnya, mungkin cara berbahasanya mirip dengan orang Bugis Makassar umumnya, yang sistem bahasanya hanya mengenal konsonan ng dan bunyi hamzah pada akhir kata. Konsonan ng acap digunakan untuk konsonan n dan m. Semisal minung (minum) jalang (jalan). Sedangkan bunyi hamzah kerap dipakai untuk konsonan p, t atau d. Contoh tela’ (telat) teka’ (tekad). 

Begitulah, berkat jasanya dalam pengembangan bahasa Melayu, Raja Ali Haji dijuluki sebagai Bapak Bahasa Indonesia. Tokoh ini terkenal lewat karya sastranya Gurindam Dua Belas. Ia juga membuat sebuah pedoman yang menjadi standar bahasa Melayu yang merupakan cikal bakal Bahasa Indonesia.

Raja Ali Haji dilahirkan di Selangor, Malaysia tahun 1808, walaupun beberapa sumber menyebutkan bahwa dia dilahirkan di Pulau Penyengat, Riau.

Raja Ali Haji adalah putra dari Raja Ahmad dan cucu dari Raja Haji Fisabililah, saudara dari Raja Lumu, Sultan pertama dari Selangor. Raja Ali Haji merupakan keturunan dari bangsawan dan prajurit Bugis yang datang ke Riau pada abad ke-16. Ayahnya bergelar Engku Haji Tua. Adapun ibunya, Encik Hamidah binti Malik adalah saudara sepupu dari ayahnya dan juga dari keturunan Bugis.

Dilahikan dari keluarga terpandang membuat Raja Ali Haji tertarik dengan sastra. Ia lalu mendalami ilmu bahasa pada 1822 saat mengikuti ayahnya pergi ke Batavia. Ia juga menimba ilmu di Mekkah sekaligus berhaji dan belajar bahasa Arab dan ilmu agama.

Pada 1845, Raja Ali Haji menjadi penasehat agama di Kesultanan Riau-Lingga. Saat intulah ia sangat produktif dalam menulis sastra, pendidikan dan kebudayaan.

Selain menorehkan Gurindam Dua Belas yang dipublikasikan oleh E. Netscher pada 1854,  juga Bustan al-Kathibin ditulis tahun 1857 di Betawi. Karyanya yang menjadi acuan bahasa Melayu adalah Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus Loghat Melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga. Buku ini merupakan kamus satu bahasa pertama yang ada di Indonesia saat itu. Buku ini sendiri ditetapkan sebagai pedoman Bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928.

Daeng Kanduruan Pelopor Sastra Sunda

Demikian pula, Daeng Kanduruan Ardiwinata adalah seorang nasionalis, agamis, dan sastrawan Sunda terkemuka. Ia merupakan seorang guru bahasa, ahli bahasa, pendiri dan Ketua Paguyuban Pasundan, serta Redaktur Balai Pustaka.

Walaupun ayahnya keturunan Makassar tetapi hal itu tidak membatasi kecintaannya pada sastra Sunda. Ia pengarang roman pertama dalam bahasa Sunda.

Daeng Kanduruan lahir di Bandung, tahun 1866 dan meninggal di Tasikmalaya tahun 1947. Ayahnya bernama Baso Daeng Passau alias Daeng Sulaeman.

Kakeknya bernama Karaeng Yukte Desialu adalah Raja Lombo dari Makassar yang diasingkan Belanda ke Bandung bersama putranya Daeng Sulaiman karena memberontak. Di Bandung, Daeng Sulaiman menyunting gadis Priangan Nyi Mas Rumi yang kelak melahirkan Daeng Kanduruan

Daeng Kanduruan dianggap sebagai pelopor sastrawan yang menggunakan bahasa Sunda. Lebih penting lagi, ia adalah penata bahasa Sunda yang tercermin dalam karyanya Tata Bahasa Sunda. Karya lainnya adalah Dongeng-dongeng Soenda, Soendaasch Spel- en Leesboekje, Serat Sabda Rahajoe, Sakola Noe Lolong di Bandoeng Djeung Kasakit Njĕri Mata Anoe Matak Lolong

Tak heran jika dia menerima Ridder In De Orde Van Orange Nassau” dari Pemerintah Kerajaan Belanda atas prestasi di bidang sastra.

Tak cukup dengan itu, Daeng Kanduruan juga berjasa dalam bidang agama dan pendidikan dengan pendirian sekolah agama.

Wel, ternyata nenek moyang orang Bugis Makassar bukan cuma seorang pelaut belaka, akan tetapi juga pengukir dan pencipta bahasa.

 ISLAM DI MANDAR

Islam di Mandar pertama kali masuk saat pemerintahan Daetta Tommuane Maradia keempat Balanipa yang di bawa oleh Abdurahim Kamaluddin
Namun tahun yang menyatakan kapan masuknya Islam di Mandar belum pasti hanya diperkiraan pada tahun 1610-1620 Masehi, karena masa pemerintahan Maradia Daetta Tommuane berlangsung tahun 1615 Masehi pun menerima Islam yaitu sesudah Gowa menerima Islam, maka Mandar pun menerima yaitu setelah lebih dahulu melalui Sawitto yaitu pada periode pemerintahan Daetta Tommuane
Pada masa Daetta Tommuane agama Islam diterima sebagai agama kerajaan, perangkat adat di bidang agama Islam juga dilengkapi, misalnya masalah perkawinan, zakat dan shalat lima waktu
Perhatian Maradia kepada agama Islam, ditunjukan dengan diakomodasinya kelompok ulama dalam struktur pemerintahan sebagai bagian pilar komposisi ketahanan kerajaan, yang terdiri dari:
1. Golongan bangsawan yang populer dengan gelar tomawuweng
2. Golongan alim ulama dan
cendekiawan
3. Angkatan bersenjata,
4. Pengusaha
Bendera kebesaran masing￾masing menggunakan ayat –ayat Al-Qur’an
Akomodasi Maradia Arajang Balanipa terhadap empat entitas tersebut didasari oleh amanat adat yang tertuang dalam Lontara Mandar yang memastikan bahwa :
Appe Buanganna Banua Tandi Ruppaq; Mesami Diang Tomaccana; Daqduanna, Diang Topanritana; Tatalunna, Diang Tosugina; Appeqna, Diang Tobaranina
Empat entitas yang mendukung stabilitas negeri, yaitu :
1. Keberadaan cendekiawan
2. Keberadaan ulama
3. Wirausahawan dengan semangat
etos kerjanya
4. Keberadaan orang-orang yang
kesatria

 SULTAN ALAUDDIN PENYEBAR AGAMA ALLAH Di TANAH BUGIS

Raja pertama Kerajaan Gowa yang menerima Islam dan membiar kan Islam berkembang di Sulawesi Selatan untuk menggantikan animisme, kepercayaan yang dianut masyarakat setempat sebelum Islam hadir.
Berkuasa pada 1593-1639 M, I Manga’rangi Daeng Manrabbia akhirnya memeluk Islam. Ia pun menjadi raja Gowa pertama yang memeluk agama Allah dan mendapat gelar Islam, yakni Sultan Alauddin. Belakangan, perdana menteri dan pejabat kerajaan lainnya mengikuti jejak sang sultan memeluk Islam.
Setelah menyandang gelar sultan, dalam menjalankan pemerintahan, Sultan Alauddin dibantu sebuah dewan yang disebut Kasuwiyang Salapanga (Majelis Sembilan) atau Bate Salapanga. Sedangkan, dalam menjalankan undang-undang pemerintahan, ia diawasi oleh paccalaya (hakim).
Dalam struktur pemerintahan Islam Kerajaan Gowa dikenal pula jabatan mangkubumi, pegawai tinggi urusan istana, panglima tertinggi (laksamana), bendahara kerajaan yang bertugas mengurus perdagangan dan hubungan luar negeri, serta pejabat khusus bidang keagamaan yang disebut kadhi. Untuk menyelenggarakan kegiatan dan pendidikan di bidang keagamaan, kadhi dibantu oleh imam, khatib, dan bilal

        MARA'DIA BALANIPA I Todzilaling bagi masyarakat Ulu Salu memanggil dengan sebutan La Puang. Di Lita' pute Napo beliau di Makamkan disebelah makam istrinya. Sejarah adalah akar peradaban sebuah bangsa, memahami sejarah berarti mengetahui asal usul kita dan dimana kita akan bermuara.

Ada pepatah mengatakan ketika ingin menghancurkan sebuah bangsa maka manipulasi sejarahnya, hancurkan sejarahnya.
Maka sejarah adalah bukti eksistensi sebuah bangsa, sebuah bangsa yg besar adalah bangsa yg menghargai sejarahnya.

     Pendirian Awal

Pada abad ke-13 M, di kawasan Mandar, Kerajaan Pasokkorang didirikan. Kerajaan ini menguasai wilayah Mandar dengan kekuatan militer. Pemberontakan dimulai pada pertengahan abad ke-15 M, setelah raja mulai memerintah secara sewenang-wenang. Selain itu, kerajaan ini juga mulai memperluas wilayahnya hingga ke pantai barat Pulau Sulawesi dengan menjalin jalur perdagangan melalui jalur laut. Desa-desa di daerah hilir Sungai Mandar akhirnya membentuk aliansi yang disebut Appeq Banua Kayyang. Aliansi tersebut terdiri dari wilayah Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-todang. Pemimpinnya disebut Tomakaka. [6]

Aliansi Appeq Banua Kayyang akhirnya tak mampu menahan serangan dari Kerajaan Pasokkorang. Pihak Tomakaka akhirnya meminta bantuan dari Kerajaan Gowa. Akhirnya dikirim I Manyambungi yang merupakan anggota pasukan elit Kerajaan Gowa. Ia berhasil menahan serangan Kerajaan Passokkorang dan mempertahankan wilayah persekutuan Appeq Banua Kayyang. [7] Setelah itu, aliansi Appeq Banua Kayyang berubah menjadi Kerajaan Balanipa dengan I Manyambungi sebagai raja pertama. Gelar Pappuangan digunakan untuk menggantikan gelar Tomakaka. Sedangkan gelar raja adalah Mara'dia. Setiap Pappuangan tetap mengatur dan mengurus wilayahnya.

Sistem pemerintahan
Kerajaan Balanipa menjalankan pemerintahan dengan sistem presidensial bernama Appe Banua Kayyang. Sistem ini membentuk penguasa daerah yang disebut Pappuangan, yang meliputi Pappuanagan Napo, Pappuangan Samasundu, Pappuangan Mosso dan Pappuangan Todang-todang. Pappuangan memiliki kedudukan yang sama di Kerajaan Balanipa. Mereka menjadi anggota dewan adat yang disebut ada 'kayyang. Dewan ini berhak memilih, mengangkat, dan menghapus kekuasaan raja Kerajaan Balanipa. [9]

Kerajaan Balanipa juga tidak memiliki istana kerajaan sebagai pusat pemerintahan. Sistem pemerintahan diterapkan sepenuhnya di rumah raja terpilih. Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih mudah menyampaikan kondisinya kepada raja. Selain itu, Kerajaan Balanipa juga melakukan pemerataan antara raja dengan masyarakat, sehingga tidak ada upeti dari masyarakat kepada raja. Semua urusan pemerintahan sepenuhnya dibiayai oleh raja dengan bantuan sukarela dari pemilik wilayah dan masyarakat. [10]

Pewarisan tahta Kerajaan Balanipa menerapkan sistem demokrasi. Pemilihan seorang raja tidak berdasarkan garis keturunan, tapi berdasarkan kemampuan memerintah. Selain itu, calon raja harus memiliki etika yang baik, berprestasi, dan mencintai rakyat di kerajaannya. Para calon raja dipilih dan diangkat sebagai raja oleh Appe Banua Kayyang. Raja-raja yang terpilih masih mendapat pengawasan ketat dari Appe Banua Kayyang. Raja yang melakukan pelanggaran kekuasaan akan dicopot dari jabatannya, baik oleh masyarakat sendiri maupun diwakili oleh Appe Banua Kayyang. [2]

Kerajaan Balanipa juga menerapkan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Pembuatan aturan kerajaan sepenuhnya menjadi hak masyarakat yang diwakili oleh Appe Banua Kayyang. Kedudukan Appe Banua Kayyang adalah sebagai pemegang adat di pusat pemerintahan kerajaan dan pemimpin di wilayahnya masing-masing. Raja berperan sebagai penegak aturan di pusat pemerintahan, sedangkan di daerah lain dilakukan oleh Pappuangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan kerajaan ditugaskan ke Markas Distrik Kayyang. Tugasnya adalah menasihati raja dalam masalah hukum, memimpin persidangan, dan membantu raja. Pabbicara Kayyang dipilih oleh raja dengan persetujuan Appe Banua Kayyang. Kayyang Pabbicara Pekerdekaan berada di pusat pemerintahan, sedangkan di daerah lain pekerjaan diberikan kepada penegak hukum bernama Tomawuweng.

Sosial budaya
Masyarakat Kerajaan Balanipa memiliki tiga nilai sosial dalam menjalani kehidupan, yaitu angga, siri dan lokko. Angga adalah nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, serta apa yang pantas dan tabu dalam hubungan sosial. Pembentukan hukum adat Kerajaan Balanipa didasarkan pada angga. Proses pelaksanaan dan pemeliharaan angga dikenal dengan istilah siri. Ukuran harga diri atau harga diri seseorang ditentukan oleh siri. Mereka yang tidak menerapkan nilai angga dan siri disebut lokko. Siri dipahami sebagai nilai kemanusiaan pribadi yang baik. Di sisi lain, lokko dipahami sebagai harga diri dalam memandang martabat seseorang dalam marga atau masyarakat umum. [12]

Sebelum terbentuknya kerajaan Balanipa, masyarakat Balanipa belum mengenal sistem stratifikasi sosial. Setiap perselisihan diselesaikan oleh hukum rimba dengan kekuasaan untuk menentukan pihak yang menang. Pihak yang berselisih harus bertarung di arena pertarungan yang disebut bala tau disaksikan oleh masyarakat umum. Hal ini menimbulkan kericuhan, sehingga dibentuklah kelompok peradilan hukum bernama tomawuweng. Tugasnya adalah menentukan pihak yang bersalah dalam suatu perselisihan. Tomawuweng harus memiliki pengetahuan yang baik tentang adat dan hukum angga. Setelah semakin banyak masalah di masyarakat, mereka kemudian mengangkat seorang pemimpin yang bernama Tomakaka. Tugasnya adalah memastikan keamanan dan menyatukan orang-orang agar dan melindungi mereka dari ancaman eksternal. Dalam perkembangannya, Tomakaka menjadi penguasa kecil yang memerintah dengan bantuan Tomawuweng. Dalam kepemimpinan orang Tomakaka, stratifikasi sosial hanya terdiri dari kelompok orang merdeka (tau maradeka) dan orang pilihan (tau pia).

Setelah terbentuknya Kerajaan Balanipa, kelas sosial terdiri dari tau maradeka, tau pia, maraqdia dan batua. Golongan maraqdia merupakan kedudukan sosial raja-raja Balanipa yang menguasai masyarakat, sedangkan tau pia dianggap memiliki kekuasaan langsung atas wilayah dan masyarakat. Kelas sosial terendah adalah kelas batua yang terdiri dari budak-budak yang membantu urusan rumah tangga. Kelas ini masih memiliki hak yang sama dengan kelas sosial lainnya dan dilindungi dari kelas tau pia dan maraqdia dari Kerajaan Balanipa. [3]

Dalam menyelesaikan urusan sosial, Kerajaan Balanipa menerapkan budaya musyawarah yang disebut sirumung karaya. Setiap keputusan harus merupakan keputusan yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut diperoleh dari proses tukar menukar pendapat yang disebut assamaturuang dan hasil keputusannya disebut assamalewuang. Kelanjutan Sirumung Karaya adalah budaya gotong royong yang disebut sikalulu. Kegiatan Sikalulu antara lain mengusir penjajah, membangun jalan, melaksanakan upacara adat dan keagamaan. Selain itu, Sikalulu juga berupa kegiatan keluarga seperti membantu pindah rumah, mengumpulkan dan membersihkan hasil bumi, mendorong perahu, acara syukuran, khitanan, dan pernikahan.
       


                    Mandar merupakan salah satu etnis suku yang mendiami provinsi Sulawesi Barat. ... Sebelum terjadi pemekaran suku Mandar masuk dalam wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja.

     SEJARAH MANDAR
A. SUKU MANDAR
Suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat, serta sebagian Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah Populasi Suku Mandar dengan jumlah Signifikan juga dapat ditemui di luar Sulawesi seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa dan Sumatera bahkan sampai ke Malaysia.
Pada sensus penduduk tahun 1980 didapati bahwa terdapat 300.000 orang Mandar di Sulawesi Selatan, tetapi ini lebih menunjukkan jumlah penutur bahasa Mandar pada tahun itu kabupaten Majene, Mamasa, dan Mamuju penutur bahasa Mandar juga banyak, maka angkanya akan lebih dari 300.000 jiwa di tiga kabupaten, Majene, Mamasa dan Mamuju pada waktu itu, karena sensus tahun 1980 menunjukkan jumlah penduduk Majene 120.830, Mamasa 360.384, Mamuju 99.796 sedangkan Makassar 709.000.
Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan.
Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan “sepupu-sepupu” serumpunnya di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (Pitu Ba’ba’na Binanga) dan tujuh kerajaan di gunung (Pitu Ulunna Salu).
Keempat belas kekuatan ini saling melengkapi, “Sipamandar” (menguatkan) sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka di Allewuang Batu di Luyo.
Rumah adat suku Mandar disebut Boyang. Perayaan-perayaan adat diantaranya Sayyang Pattu'du (Kuda Menari), Passandeq (Mengarungi lautan dengan cadik sandeq), Upacara adat suku Mandar , yaitu "mappandoe' sasi" (bermandi laut). Makanan khas diantaranya Jepa, Pandeangang Peapi, Banggulung Tapa, dll.
Mandar dapat berarti tanah Mandar dapat juga berarti penduduk tanah Mandar atau suku Mandar
pada akhir abad 16 atau awal abad 17 negeri negeri Mandar menyatukan diri menjadi sebuah negeri yang lebih besar, yaitu tanah Mandar yang terdiri dari Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babana Binanga, Pitu Babana Binanga lah yang terkenal dengan armada laut Mandar dalam perang Gowa-Bone diabad ke17.
Suku Mandar terdiri atas 17 (kerajaan) kerajaan, 7 (tujuh) kerajaan (lebih mirip republik konstitusional dimana pusat musyawarah ada di Mambi) hulu yang disebut "Pitu Ulunna Salu", 7 (tujuh) kerajaan muara yang disebut "Pitu ba'bana binanga" dan 3 (tiga) kerajaan yang bergelar "Kakaruanna Tiparittiqna Uhai".
Tujuh kerajaan yang tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Ulunna Salu adalah :
Kerajaan Rante Bulahang
Kerajaan Aralle
Kerajaan Tabulahan
Kerajaan Mambi
Kerajaan Matangnga
Kerajaan Tabang
Kerajaan Bambang
Tujuh kerajaan yang tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Baqbana Binanga adalah :
Kerajaan Balanipa
Kerajaan Sendana
Kerajaan Banggae
Kerajaan Pamboang
Kerajaan Tapalang
Kerajaan Mamuju
Kerajaan Benuang
Kerajaan yang bergelar Kakaruanna Tiparittiqna Uhai atau wilayah Lembang Mappi namun sekarang adalah bagian dari kerajaan Balanipa, adalah sebagai berikut :
Kerajaan Allu
Kerajaan Tuqbi
Kerajaan Taramanuq
Di kerajaan-kerajaan Hulu pandai akan kondisi pegunungan sedangkan kerajaan-kerajaan Muara pandai akan kondisi lautan. Dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kab. Toraja, Sulawesi Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Palu, Sulawesi Tengah dan sebelah barat dengan selat Makassar.
Sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan di Mandar, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang dalam mempertahankan tanah melawan penjajahan VOC,Belanda seperti: Imaga Daeng Rioso, Puatta i sa'adawang, Maradia Banggae, Ammana iwewang, Andi Depu, meskipun pada akhirnya wilayah Mandar berhasil direbut oleh Belanda.
Dari semangat suku Mandar yang disebut semangat "Assimandarang" sehingga pada tahun 2004 wilayah Mandar menjadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu provinsi Sulawesi Barat.
B. SEJARAH ASAL USUL DAN PERADABAN SUKU MANDAR
wanita mandar dari kalangan ningrat | photo:wikipedia
Sejarah Asal Usul dan Peradaban Suku Mandar Sulawesi Barat. Mandar merupakan salah satu etnis suku yang mendiami provinsi Sulawesi Barat. Sebelum terjadi pemekaran suku Mandar masuk dalam wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja. Walaupun telah mekar menjadi provinsi sendiri, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan “sepupu-sepupu” serumpunnya di Sulawesi Selatan.
Sejarah
Arti Kata Mandar
Kata Mandar memiliki tiga arti yaitu :
1. Mandar berasal dari konsep Sipamandar yang berarti saling kuat menguatkan; penyebutan itu dalam pengembangan berubah penyebutannya menjadi Mandar.
2. Kata Mandar dalam penuturan orang Balanipa berarti sungai
3. Mandar berasal dari Bahasa Arab; Nadara-Yanduru-Nadra yang dalam perkembangan kemudian terjadi perubahan artikulasi menjadi Mandar yang berarti tempat yang jarang penduduknya.
Selain itu, dalam buku dari H. Saharuddin, dijumpai keterangan tentang asal kata Mandar yang berbeda. Menurut penulisnya, berdasarkan keterangan dari A. Saiful Sinrang, kata Mandar berasal dari kata mandar yang berarti “Cahaya”; sementara menurut Darwis Hamzah berasal dari kata mandag yang berarti “Kuat”; selain itu ada pula yang berpendapat bahwa penyebutan itu diambil berdasarkan nama Sungai Mandar yang bermuara di pusat bekas Kerajaan Balanipa (Saharuddin, 1985:3).
Sungai itu kini lebih dikenal dengan nama Sungai Balangnipa. Namun demikian tampak penulisnya menyatakan dengan jelas bahwa hal itu hanya diperkirakan (digunakan kata mungkin). Hal ini tentu mengarahkan perhatian kita pada adanya penyebutan Teluk Mandar dimana bermuara Sungai Balangnipa, sehingga diperkirakan kemungkinan dahulunya dikenal dengan penyebutan Sungai Mandar.
JANGAN PERNAH MELUPAKAN SEJARAH
⇥Teori sosiologi
1 teori struktural fungsional asumsi dasar dari teori struktural fungsional terletak pada konsep keteraturan masyarakat teori ini memandang bahwa masyarakat bersifat statis atau berada dalam perubahan secara bertimbang dimana setiap elemen masyarakatnya memilih perang menjaga stabilitas prosedur
2 teori konflik pada intinya ,teori konflik melihat adanya pertikaian dan konflik dalam sistem sosial.jadi,dalam masyarakat tidak selamanya berada dalam keteraturan didalam teori ini juga,dibicarakan mengenai super ordinasi sub ordinasi yg di hasilkan melalui otoritas yang berbeda beda perbedaan kepentingan dari kedua hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik .namun,teori konflik sendiri juga mengungkapkan bahwa konflik dalam proses sosial ini di perlukan untuk menciptakan suatu perubahan sosial, baik kearah yg negatif maupun positif
3 teori interaksi simbolik perlu dipahami untuk mencapai pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial yang ada gagasan utama perspektif ini mengacu pada kentataan sosial yang muncul melalui proses interaksi , dan berkaitan erat dengan manusia untuk menciptakan serta memanipulasi simbol simbol interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia , yakni berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna . Gagasan gagasan tentang interaksi simbolik bersifat nyata dan memiliki makna yang bebas
1 gejala pemerintah dan sipil sosyiti
Masyarakat
2 gejalanya kekuasaan dan kewenangan
3 gejala konflik dan pemerintahan
4 gejala birokrasi dan kepemimpinan
5 gejala kebijakan pemerintah

Teori moderenisasi antara lain
‌1sosiologi teori revolusi yang mengambarkan perkembangan masyarakat perubahan sosial sebagai gerakan Sahara seperti garis lurus.dalam perkembangan teori revolusi, masyarakat moderen merupakan bentuk masyarakat yang tidak bisah dihindarkan dan merupakan bentuk masyarakat.
‌2 teori fungsionalisme yang beranggapan bahwa masyarakat tidak upaya seperti organ tubuh manusia  yg memiliki fungsi yg jelas.demikian pula dengan kelembagaan masyarakat, setiap elemen masyarakat (lembaga) melaksanakan untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tertentu.
‌3 teori diferensiasi struktural yang beranggapan bahwa modernisasi akan selalu melibatkan diferensiasi struktural dengan proses modernisasi, keteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan di bagi dalam sub struktur untuk menjalankan satu fungsi yg lebih khusus
‌4 teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu dari mulai tahap masyarakat tradisional sampai pada tahap konsumsi masa tinggi.ROSTOW menekankan adanya tahap kritis dari pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu adanya tahap 
Teori sosiologi
1 teori struktural fungsional asumsi dasar dari teori struktural fungsional terletak pada konsep keteraturan masyarakat teori ini memandang bahwa masyarakat bersifat statis atau berada dalam perubahan secara bertimbang dimana setiap elemen masyarakatnya memilih perang menjaga stabilitas prosedur
2 teori konflik pada intinya ,teori konflik melihat adanya pertikaian dan konflik dalam sistem sosial.jadi,dalam masyarakat tidak selamanya berada dalam keteraturan didalam teori ini juga,dibicarakan mengenai super ordinasi sub ordinasi yg di hasilkan melalui otoritas yang berbeda beda perbedaan kepentingan dari kedua hal inilah yang kemudian menimbulkan konflik .namun,teori konflik sendiri juga mengungkapkan bahwa konflik dalam proses sosial ini di perlukan untuk menciptakan suatu perubahan sosial, baik kearah yg negatif maupun positif
3 teori interaksi simbolik perlu dipahami untuk mencapai pemahaman interpretatif terhadap fenomena sosial yang ada gagasan utama perspektif ini mengacu pada kentataan sosial yang muncul melalui proses interaksi , dan berkaitan erat dengan manusia untuk menciptakan serta memanipulasi simbol simbol interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia , yakni berupa komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna . Gagasan gagasan tentang interaksi simbolik bersifat nyata dan memiliki makna yang bebas
1 gejala pemerintah dan sipil sosyiti
Masyarakat
2 gejalanya kekuasaan dan kewenangan
3 gejala konflik dan pemerintahan
4 gejala birokrasi dan kepemimpinan
5 gejala kebijakan pemerintah

Teori moderenisasi antara lain
‌1 teori revolusi yang mengambarkan perkembangan masyarakat perubahan sosial sebagai gerakan Sahara seperti garis lurus.dalam perkembangan teori revolusi, masyarakat moderen merupakan bentuk masyarakat yang tidak bisah dihindarkan dan merupakan bentuk masyarakat.
‌2 teori fungsionalisme yang beranggapan bahwa masyarakat tidak upaya seperti organ tubuh manusia  yg memiliki fungsi yg jelas.demikian pula dengan kelembagaan masyarakat, setiap elemen masyarakat (lembaga) melaksanakan untuk stabilitas dan pertumbuhan masyarakat tertentu.
‌3 teori diferensiasi struktural yang beranggapan bahwa modernisasi akan selalu melibatkan diferensiasi struktural dengan proses modernisasi, keteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan di bagi dalam sub struktur untuk menjalankan satu fungsi yg lebih khusus
‌4 teori pertumbuhan ekonomi yang menyatakan bahwa ada 5 tahapan pembangunan ekonomi, yaitu dari mulai tahap masyarakat tradisional sampai pada tahap konsumsi masa tinggi.ROSTOW menekankan adanya tahap kritis dari pertumbuhan ekonomi masyarakat, yaitu adanya tahap