sejarah  indonesia perlu diketahui. Nama Indonesia sendiri baru digunakan pertama kali saat Kongres Pemuda II 28 Oktober 1928. Jauh sebelum itu wilayah yang kini disebut Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara. Berbagai kerajaan berada dalam wilayah Nusantara ini.

Nusantara hampir tidak pernah luput dari penjajahan bangsa asing. Sumber daya alam yang melimpah jadi incaran. Bangsa Portugis di tahun 1509 berhasil menguasai wilayah Malaka, Ternate dan Madura. Salah satu perlawanan yang dilakukan adalah dari Fatahillah dari Demak yang berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis yakni pada tahun 1602.

Setelah Portugis, Belanda kemudian ke wilayah Banten dalam pimpinan Cornelis de Houtman. Saat itu, Belanda ingin membentuk VOC dan menguasai rempah-rempah Indonesia.

Dalam membentuk VOC ada beberapa perjanjian yang harus ditaati oleh Belanda seperti perjanjian Bongaya hingga perjanjian Giyanti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda akhirnya menunjuk Herman William Daendels sebagai gubernur jenderal Hindia-Belanda. Di masanya, ia mempekerjakan paksa masyarakat di Pulau Jawa bekerja untuk membuat jalur Anyer-Panarukan.

Belanda menguasai Indonesia selama kurang lebih 350 tahun. Hingga akhirnya Jepang masuk ke Indonesia dan menyerang Belanda hingga menyerah tanpa syarat. Pemerintahan Jepang berakhir setelah 3,5 tahun menjajah dan berakhir ketika tentara sekutu kalah pada Perang Dunia II. Selain itu dua kota di Jepang Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu.

Mengetahui Jepang kalah, kemudian dibentuk badan BPUPKI atau Dokuritsu Junbi Cosakai yang diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat.

Setelah mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak agar golongan tua cepat melakukan proklamasi kemerdekaan.

Dalam sejarah  indonesia proses kemerdekaan, terjadi peristiwa Rengasdengklok yakni peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi.

Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda dan dibantu oleh Achmad Soebardjo dan disaksikan oleh Soekarno, B.M, Diah, Sudiro dan Sayuti Melik.

                         Teks proklamasi pun akhirnya dibacakan pada 17 Agustus 1945.vsejarah bahasa indonesia setelah merdeka ialah mengesahkan dan menetapkan Undang-undang Dasar (UUD) sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai UUD 1945.

            Suku-suku di Indonesia memiliki bahasa masing-masing yang khas. Ketika berbagai suku tersebut saling berinteraksi sebagai warga negara Indonesia, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana berkomunikasi. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang digunakan oleh warga negara Indonesia.

             Dilansir situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), awal mula sejarah bahasa indonesia yakni bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar:

1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia,
2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia,
3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia.

Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, Bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia.

Lalu dari mana Bahasa Indonesia berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain, menyatakan bahwa berdasarkan sejarah bahasa indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara.

Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Hal itu dibuktikan dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit berangka tahun 683 M (Palembang), Talang Tuwo berangka tahun 684 M (Palembang), Kota Kapur berangka tahun 686 M (Bangka Barat), dan Karang Brahi berangka tahun 688 M (Jambi).

Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu Kuna. Bahasa Melayu Kuna itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya. Di Jawa Tengah (Gandasuli) juga ditemukan prasasti berangka tahun 832 M dan di Bogor ditemukan prasasti berangka tahun 942 M yang juga menggunakan bahasa Melayu Kuna. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Budha.

Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa penghubung antarsuku di Nusantara dan sebagai bahasa perdagangan baik pedagang antar suku di Nusantara maupun para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Informasi dari seorang ahli sejarah Cina, I-Tsing, yang belajar agama Budha di Sriwijaya, antara lain, menyatakan bahwa di Sriwijaya ada bahasa yang bernama Koen-louen. Yang dimaksud Koen-luen adalah bahasa perhubungan di Kepulauan Nusantara, yaitu bahasa Melayu.

Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak makin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis, seperti tulisan pada batu nisan di Minye Tujoh, Aceh, berangka tahun 1380 M, maupun hasil susastra pada abad ke-16 dan abad ke-17 seperti Syair Hamzah Fansuri, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Tajussalatin, dan Bustanussalatin.

Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antarpulau, antarsuku, antarpedagang, antarbangsa, dan antarkerajaan karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya.

Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek.

Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara memengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia sesuai isi Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945, telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia pun dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Meskipun bahasa dari daerah masing-masing masih dipakai, namun untuk mempersatukan bangsa, masyarakat Indonesia antar suku menggunakan bahasa Indonesia untuk percakapan sehari-hari.

Itulah sejarah bahasa indonesia. Semoga dengan ini, menambah pengetahuan detikers dan rasa cinta kepada Tanah Air.

        MARA'DIA BALANIPA I Todzilaling bagi masyarakat Ulu Salu memanggil dengan sebutan La Puang. Di Lita' pute Napo beliau di Makamkan disebelah makam istrinya. Sejarah adalah akar peradaban sebuah bangsa, memahami sejarah berarti mengetahui asal usul kita dan dimana kita akan bermuara.

Ada pepatah mengatakan ketika ingin menghancurkan sebuah bangsa maka manipulasi sejarahnya, hancurkan sejarahnya.
Maka sejarah adalah bukti eksistensi sebuah bangsa, sebuah bangsa yg besar adalah bangsa yg menghargai sejarahnya.

     Pendirian Awal

Pada abad ke-13 M, di kawasan Mandar, Kerajaan Pasokkorang didirikan. Kerajaan ini menguasai wilayah Mandar dengan kekuatan militer. Pemberontakan dimulai pada pertengahan abad ke-15 M, setelah raja mulai memerintah secara sewenang-wenang. Selain itu, kerajaan ini juga mulai memperluas wilayahnya hingga ke pantai barat Pulau Sulawesi dengan menjalin jalur perdagangan melalui jalur laut. Desa-desa di daerah hilir Sungai Mandar akhirnya membentuk aliansi yang disebut Appeq Banua Kayyang. Aliansi tersebut terdiri dari wilayah Napo, Samasundu, Mosso, dan Todang-todang. Pemimpinnya disebut Tomakaka. [6]

Aliansi Appeq Banua Kayyang akhirnya tak mampu menahan serangan dari Kerajaan Pasokkorang. Pihak Tomakaka akhirnya meminta bantuan dari Kerajaan Gowa. Akhirnya dikirim I Manyambungi yang merupakan anggota pasukan elit Kerajaan Gowa. Ia berhasil menahan serangan Kerajaan Passokkorang dan mempertahankan wilayah persekutuan Appeq Banua Kayyang. [7] Setelah itu, aliansi Appeq Banua Kayyang berubah menjadi Kerajaan Balanipa dengan I Manyambungi sebagai raja pertama. Gelar Pappuangan digunakan untuk menggantikan gelar Tomakaka. Sedangkan gelar raja adalah Mara'dia. Setiap Pappuangan tetap mengatur dan mengurus wilayahnya.

Sistem pemerintahan

Kerajaan Balanipa menjalankan pemerintahan dengan sistem presidensial bernama Appe Banua Kayyang. Sistem ini membentuk penguasa daerah yang disebut Pappuangan, yang meliputi Pappuanagan Napo, Pappuangan Samasundu, Pappuangan Mosso dan Pappuangan Todang-todang. Pappuangan memiliki kedudukan yang sama di Kerajaan Balanipa. Mereka menjadi anggota dewan adat yang disebut ada 'kayyang. Dewan ini berhak memilih, mengangkat, dan menghapus kekuasaan raja Kerajaan Balanipa. [9]

Kerajaan Balanipa juga tidak memiliki istana kerajaan sebagai pusat pemerintahan. Sistem pemerintahan diterapkan sepenuhnya di rumah raja terpilih. Hal itu dilakukan agar masyarakat lebih mudah menyampaikan kondisinya kepada raja. Selain itu, Kerajaan Balanipa juga melakukan pemerataan antara raja dengan masyarakat, sehingga tidak ada upeti dari masyarakat kepada raja. Semua urusan pemerintahan sepenuhnya dibiayai oleh raja dengan bantuan sukarela dari pemilik wilayah dan masyarakat. [10]

Pewarisan tahta Kerajaan Balanipa menerapkan sistem demokrasi. Pemilihan seorang raja tidak berdasarkan garis keturunan, tapi berdasarkan kemampuan memerintah. Selain itu, calon raja harus memiliki etika yang baik, berprestasi, dan mencintai rakyat di kerajaannya. Para calon raja dipilih dan diangkat sebagai raja oleh Appe Banua Kayyang. Raja-raja yang terpilih masih mendapat pengawasan ketat dari Appe Banua Kayyang. Raja yang melakukan pelanggaran kekuasaan akan dicopot dari jabatannya, baik oleh masyarakat sendiri maupun diwakili oleh Appe Banua Kayyang. [2]

Kerajaan Balanipa juga menerapkan pembagian dan pemisahan kekuasaan. Pembuatan aturan kerajaan sepenuhnya menjadi hak masyarakat yang diwakili oleh Appe Banua Kayyang. Kedudukan Appe Banua Kayyang adalah sebagai pemegang adat di pusat pemerintahan kerajaan dan pemimpin di wilayahnya masing-masing. Raja berperan sebagai penegak aturan di pusat pemerintahan, sedangkan di daerah lain dilakukan oleh Pappuangan. Pengawasan terhadap pelaksanaan aturan kerajaan ditugaskan ke Markas Distrik Kayyang. Tugasnya adalah menasihati raja dalam masalah hukum, memimpin persidangan, dan membantu raja. Pabbicara Kayyang dipilih oleh raja dengan persetujuan Appe Banua Kayyang. Kayyang Pabbicara Pekerdekaan berada di pusat pemerintahan, sedangkan di daerah lain pekerjaan diberikan kepada penegak hukum bernama Tomawuweng.

Sosial budaya

Masyarakat Kerajaan Balanipa memiliki tiga nilai sosial dalam menjalani kehidupan, yaitu angga, siri dan lokko. Angga adalah nilai-nilai yang menentukan baik dan buruk, benar dan salah, serta apa yang pantas dan tabu dalam hubungan sosial. Pembentukan hukum adat Kerajaan Balanipa didasarkan pada angga. Proses pelaksanaan dan pemeliharaan angga dikenal dengan istilah siri. Ukuran harga diri atau harga diri seseorang ditentukan oleh siri. Mereka yang tidak menerapkan nilai angga dan siri disebut lokko. Siri dipahami sebagai nilai kemanusiaan pribadi yang baik. Di sisi lain, lokko dipahami sebagai harga diri dalam memandang martabat seseorang dalam marga atau masyarakat umum. [12]

Sebelum terbentuknya kerajaan Balanipa, masyarakat Balanipa belum mengenal sistem stratifikasi sosial. Setiap perselisihan diselesaikan oleh hukum rimba dengan kekuasaan untuk menentukan pihak yang menang. Pihak yang berselisih harus bertarung di arena pertarungan yang disebut bala tau disaksikan oleh masyarakat umum. Hal ini menimbulkan kericuhan, sehingga dibentuklah kelompok peradilan hukum bernama tomawuweng. Tugasnya adalah menentukan pihak yang bersalah dalam suatu perselisihan. Tomawuweng harus memiliki pengetahuan yang baik tentang adat dan hukum angga. Setelah semakin banyak masalah di masyarakat, mereka kemudian mengangkat seorang pemimpin yang bernama Tomakaka. Tugasnya adalah memastikan keamanan dan menyatukan orang-orang agar dan melindungi mereka dari ancaman eksternal. Dalam perkembangannya, Tomakaka menjadi penguasa kecil yang memerintah dengan bantuan Tomawuweng. Dalam kepemimpinan orang Tomakaka, stratifikasi sosial hanya terdiri dari kelompok orang merdeka (tau maradeka) dan orang pilihan (tau pia).

Setelah terbentuknya Kerajaan Balanipa, kelas sosial terdiri dari tau maradeka, tau pia, maraqdia dan batua. Golongan maraqdia merupakan kedudukan sosial raja-raja Balanipa yang menguasai masyarakat, sedangkan tau pia dianggap memiliki kekuasaan langsung atas wilayah dan masyarakat. Kelas sosial terendah adalah kelas batua yang terdiri dari budak-budak yang membantu urusan rumah tangga. Kelas ini masih memiliki hak yang sama dengan kelas sosial lainnya dan dilindungi dari kelas tau pia dan maraqdia dari Kerajaan Balanipa. [3]

Dalam menyelesaikan urusan sosial, Kerajaan Balanipa menerapkan budaya musyawarah yang disebut sirumung karaya. Setiap keputusan harus merupakan keputusan yang disepakati bersama. Kesepakatan tersebut diperoleh dari proses tukar menukar pendapat yang disebut assamaturuang dan hasil keputusannya disebut assamalewuang. Kelanjutan Sirumung Karaya adalah budaya gotong royong yang disebut sikalulu. Kegiatan Sikalulu antara lain mengusir penjajah, membangun jalan, melaksanakan upacara adat dan keagamaan. Selain itu, Sikalulu juga berupa kegiatan keluarga seperti membantu pindah rumah, mengumpulkan dan membersihkan hasil bumi, mendorong perahu, acara syukuran, khitanan, dan pernikahan.

       

                    Mandar merupakan salah satu etnis suku yang mendiami provinsi Sulawesi Barat. ... Sebelum terjadi pemekaran suku Mandar masuk dalam wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja.

     SEJARAH MANDAR

A. SUKU MANDAR

Suku Mandar adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Barat, serta sebagian Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah Populasi Suku Mandar dengan jumlah Signifikan juga dapat ditemui di luar Sulawesi seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Jawa dan Sumatera bahkan sampai ke Malaysia.

Pada sensus penduduk tahun 1980 didapati bahwa terdapat 300.000 orang Mandar di Sulawesi Selatan, tetapi ini lebih menunjukkan jumlah penutur bahasa Mandar pada tahun itu kabupaten Majene, Mamasa, dan Mamuju penutur bahasa Mandar juga banyak, maka angkanya akan lebih dari 300.000 jiwa di tiga kabupaten, Majene, Mamasa dan Mamuju pada waktu itu, karena sensus tahun 1980 menunjukkan jumlah penduduk Majene 120.830, Mamasa 360.384, Mamuju 99.796 sedangkan Makassar 709.000.

Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan.

Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan “sepupu-sepupu” serumpunnya di Sulawesi Selatan. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (Pitu Ba’ba’na Binanga) dan tujuh kerajaan di gunung (Pitu Ulunna Salu).

Keempat belas kekuatan ini saling melengkapi, “Sipamandar” (menguatkan) sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka di Allewuang Batu di Luyo.

Rumah adat suku Mandar disebut Boyang. Perayaan-perayaan adat diantaranya Sayyang Pattu'du (Kuda Menari), Passandeq (Mengarungi lautan dengan cadik sandeq), Upacara adat suku Mandar , yaitu "mappandoe' sasi" (bermandi laut). Makanan khas diantaranya Jepa, Pandeangang Peapi, Banggulung Tapa, dll.

Mandar dapat berarti tanah Mandar dapat juga berarti penduduk tanah Mandar atau suku Mandar

pada akhir abad 16 atau awal abad 17 negeri negeri Mandar menyatukan diri menjadi sebuah negeri yang lebih besar, yaitu tanah Mandar yang terdiri dari Pitu Ulunna Salu dan Pitu Babana Binanga, Pitu Babana Binanga lah yang terkenal dengan armada laut Mandar dalam perang Gowa-Bone diabad ke17.

Suku Mandar terdiri atas 17 (kerajaan) kerajaan, 7 (tujuh) kerajaan (lebih mirip republik konstitusional dimana pusat musyawarah ada di Mambi) hulu yang disebut "Pitu Ulunna Salu", 7 (tujuh) kerajaan muara yang disebut "Pitu ba'bana binanga" dan 3 (tiga) kerajaan yang bergelar "Kakaruanna Tiparittiqna Uhai".

Tujuh kerajaan yang tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Ulunna Salu adalah :

Kerajaan Rante Bulahang

Kerajaan Aralle

Kerajaan Tabulahan

Kerajaan Mambi

Kerajaan Matangnga

Kerajaan Tabang

Kerajaan Bambang

Tujuh kerajaan yang tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Baqbana Binanga adalah :

Kerajaan Balanipa

Kerajaan Sendana

Kerajaan Banggae

Kerajaan Pamboang

Kerajaan Tapalang

Kerajaan Mamuju

Kerajaan Benuang

Kerajaan yang bergelar Kakaruanna Tiparittiqna Uhai atau wilayah Lembang Mappi namun sekarang adalah bagian dari kerajaan Balanipa, adalah sebagai berikut :

Kerajaan Allu

Kerajaan Tuqbi

Kerajaan Taramanuq

Di kerajaan-kerajaan Hulu pandai akan kondisi pegunungan sedangkan kerajaan-kerajaan Muara pandai akan kondisi lautan. Dengan batas-batas sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Pinrang, Sulawesi Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kab. Toraja, Sulawesi Selatan, sebelah utara berbatasan dengan Kota Palu, Sulawesi Tengah dan sebelah barat dengan selat Makassar.

Sepanjang sejarah kerajaan-kerajaan di Mandar, telah banyak melahirkan tokoh-tokoh pejuang dalam mempertahankan tanah melawan penjajahan VOC,Belanda seperti: Imaga Daeng Rioso, Puatta i sa'adawang, Maradia Banggae, Ammana iwewang, Andi Depu, meskipun pada akhirnya wilayah Mandar berhasil direbut oleh Belanda.

Dari semangat suku Mandar yang disebut semangat "Assimandarang" sehingga pada tahun 2004 wilayah Mandar menjadi salah satu provinsi yang ada di Indonesia yaitu provinsi Sulawesi Barat.

B. SEJARAH ASAL USUL DAN PERADABAN SUKU MANDAR

wanita mandar dari kalangan ningrat | photo:wikipedia

Sejarah Asal Usul dan Peradaban Suku Mandar Sulawesi Barat. Mandar merupakan salah satu etnis suku yang mendiami provinsi Sulawesi Barat. Sebelum terjadi pemekaran suku Mandar masuk dalam wilayah Sulawesi Selatan bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja. Walaupun telah mekar menjadi provinsi sendiri, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan “sepupu-sepupu” serumpunnya di Sulawesi Selatan.

Sejarah

Arti Kata Mandar

Kata Mandar memiliki tiga arti yaitu :

1. Mandar berasal dari konsep Sipamandar yang berarti saling kuat menguatkan; penyebutan itu dalam pengembangan berubah penyebutannya menjadi Mandar.

2. Kata Mandar dalam penuturan orang Balanipa berarti sungai

3. Mandar berasal dari Bahasa Arab; Nadara-Yanduru-Nadra yang dalam perkembangan kemudian terjadi perubahan artikulasi menjadi Mandar yang berarti tempat yang jarang penduduknya.

Selain itu, dalam buku dari H. Saharuddin, dijumpai keterangan tentang asal kata Mandar yang berbeda. Menurut penulisnya, berdasarkan keterangan dari A. Saiful Sinrang, kata Mandar berasal dari kata mandar yang berarti “Cahaya”; sementara menurut Darwis Hamzah berasal dari kata mandag yang berarti “Kuat”; selain itu ada pula yang berpendapat bahwa penyebutan itu diambil berdasarkan nama Sungai Mandar yang bermuara di pusat bekas Kerajaan Balanipa (Saharuddin, 1985:3).

Sungai itu kini lebih dikenal dengan nama Sungai Balangnipa. Namun demikian tampak penulisnya menyatakan dengan jelas bahwa hal itu hanya diperkirakan (digunakan kata mungkin). Hal ini tentu mengarahkan perhatian kita pada adanya penyebutan Teluk Mandar dimana bermuara Sungai Balangnipa, sehingga diperkirakan kemungkinan dahulunya dikenal dengan penyebutan Sungai Mandar.

JANGAN PERNAH MELUPAKAN SEJARAH